Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Timbulnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (Studi pada Dinas Sosial Kota Pangkalpinang).

Abstract

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah kelompok yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan pokok, tidak berdaya, ketidak pedulian pada Kesehatan bahkan nilai dan norma seperti mengharapkan belas kasihan orang lain tanpa adanya kerja keras. Ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya hingga mencari jalan keluar dengan cara bertahan hidup dengan membangun kegiatan di jalanan. Salah satu Kota Pangkalpinang daerah di Indonesia yang menghadapi permasalahan sosial yang menjadi perhatian umum sehingga memberikan tantangan bagi pemerintah dalam membangun kesejahteraaan masyarakatnya. Maka untuk mengatasi persoalan ini di keluarkan Peraturan Daerah untuk upaya pencegahan melakukan kegiatan mengemis di Jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 dalam pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang dan Mengetahui tantangan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 oleh Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk pencegahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi peraturan daerah oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang dengan model kesesuaian dalam implementasi. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan timbulnya gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih minim dengan hanya sosialisasi dikarenakan masih banyak gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kebanyakan berasal dari luar masyarakat Kota Pangkalpinang yang masih berkeliaran di Kota Pangkalpinang bahkan masyarakat Kota Pangkalpinang masih belum mengetahui adanya peraturan daerah bahkan masih mengutamakan hak pribadi dengan alasan kemanusian yang tetap memberikan uang. Hal ini juga disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang semestinya memiliki peran strategi terhadap implementasi peraturan daerah.