IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENGANTISIPASI URBAN LIFE CRISIS : STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2018-2023

Abstract

Studi dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang sebagai antisipasi urban life crisis dalam kurun waktu 2018-2023. Kota Pangkalpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sebagai ibu kota provinsi berarti menjadi wajah utama dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan sampah mulai muncul ketika volume sampah harian di Kota Pangkalpinang mencapai angka 150 ton per hari sementara kondisi TPA, teknologi pengolahan sampah, kebijakan mengenai sampah, dan sumberdaya yang ada masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan dan program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berkenaan dengan sampah, bagaimana implementasi kebijakannya, dan faktor penghambat apa saja yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George Charles Edward III. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat ditemukannya empat unsur implementasi kebijakan publik oleh George Charles Edward III yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 2018-2023 setidaknya ada enam program kebijakan berkenaan dengan sampah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu pengadaan mobil pink dan pembentukan SATGAS SMILE, sosialisasi persampahan, bank sampah Papin, pembinaan budidaya maggot, pengomposan sampah, serta pengolahan sampah menjadi BBJP. Kemudian terdapat empat faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan sampah di Pangkalpinang yaitu minimnya political will kepala daerah, Pangkalpinang mulai tidak layak sebagai ibu kota, serba keterbatasan dalam banyak hal, dan rendahnya kesadaran masyarakat.