Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangka)

Abstract

Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangka) adalah judul penelitian yang fokus pada penerapan peraturan gubernur dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kabupaten Bangka menangani kemiskinan ekstrem setelah Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 diberlakukan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan catatan tertulis menjadi metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan gubernur telah diimplementasikan melalui berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi dan percepatan kebijakan tersebut di Kabupaten Bangka. Di antara hambatan tersebut, beberapa inisiatif gagal meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Sebagian besar kelompok penerima bantuan berakhir di posisi yang sama ketika dilihat dari perspektif sebelum dan setelah implementasi. Distribusi bantuan yang tidak merata akibat keterbatasan akses di daerah pedesaan merupakan masalah utama dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka. Masalah muncul ketika data kemiskinan tidak terkini, program tidak didistribusikan dan disosialisasikan secara menyeluruh, serta adanya ketimpangan ekonomi. Hambatan dapat mencakup kelemahan lembaga pengelolaan program, dana yang terbatas, atau validasi yang tidak memadai terhadap DTKS, dana yang tidak memadai dan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Kesimpulan studi ini adalah bahwa keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan kolaborasi antar lembaga yang lebih baik diperlukan untuk memerangi kemiskinan ekstrem dan menjadikan peraturan gubernur ini efektif.